Copyright atau Copyleft?: Menyoal tentang (Online) Piracy

Kasus pertama. Anggaplah diri anda sebagai penggemar berat sebuah band internasional. Misalkan band itu bernama Suede, dari London, Inggris. Kebetulan, belum lama ini Suede merilis album baru mereka, Night Thoughts. Tentunya, anda ingin sekali memiliki rilisan fisik album baru ini. Sayangnya, di Jakarta dan sekitarnya toko musik yang masih menjual rilisan fisik sudah semakin langka. Setahu saya, hanya Musik+ di Sarinah yang masih buka hingga hari ini setelah Duta Suara dan Aquarius tutup. Belum lagi, harga album tersebut terhitung tidak murah dikarenakan harus diimpor langsung dari luar negeri—mengingat distributor lokal di Indonesia tidak merilisnya.

Sebagai mahasiswa yang hanya punya uang pas-pasan, maka anda harus berpikir dua atau bahkan tiga kali untuk membeli rilisan fisik album Night Thoughts tadi. Seorang teman memberi usul yang usil, “Bagaimana jika kamu mengutilnya saja dari toko musik di Sarinah tadi? Toh, kalau tidak ketahuan kan tidak bisa dikategorikan sebagai pencurian.” Contohnya saja para politisi Indonesia yang korup itu. Selama mereka belum tertangkap KPK, mereka masih bisa dengan bangga menyebut diri mereka politisi, bukannya koruptor—meskipun pada prakteknya mereka mungkin tiap hari korupsi uang rakyat.

Kasus kedua. Teman kuliah anda sedang bercita-cita menjadi anggota band terkenal di Indonesia. Untuk itu, dia bersama teman-temannya secara rutin latihan band, hingga beberapa kali bolos kuliah demi latihan. Beberapa hari mereka tidak pulang ke rumah juga demi latihan. Setelah beberapa lama, mereka diundang untuk main di sejumlah acara musik, baik itu di kampus, acara tujuhbelasan, hingga acara tahun baru di alun-alun Kota Serang dan Pandeglang. Uang yang didapat akhirnya digunakan untuk rekaman dan menghasilkan sebuah album self-released dalam bentuk CD meskipun dicetak sangat terbatas. Sebagai teman yang setia kawan, anda kemudian membeli CD band teman anda tersebut. Harganya lumayan, sekitar Rp. 150,000. Itu juga sudah harga teman.

Kasus ketiga. Taylor Swift juga baru merilis album barunya, 1989 beberapa waktu lampau. Sebagai penggemar musik yang update, dan juga karena tidak ingin ketinggalan dengan teman-teman sekelas yang juga mendengarkan Mbak Taylor, maka dalam hati anda bercita-cita untuk mendengarkan album baru tadi. Untungnya, anda tidak perlu repot-repot untuk membeli CD album tersebut karena anda merasa bahwa banyak rilisan online yang tersedia. Lalu, anda memutuskan untuk mendownload album tadi di Internet, meskipun bukan melalui situs yang resmi (semacam iTunes atau Google Store). Sekarang, anda bisa dengan santai mendengarkan album 1989 melalui smartphone anda setiap saat dan di mana saja anda mau. Anda sudah jadi salah satu mahasiswa atau mahasiswi yang gaul dan up to date soal musik di kelas.

Kasus keempat. Sebuah band di Bandung bernama Bottlesmoker, yang beranggotakan dua teman kuliah, merilis album baru. Sedikit berbeda dengan band lokal lainnya, mereka memutuskan untuk membawa laptop setiap mereka tampil di panggung. Selesai acara, mereka biasanya mengajak para penggemar mereka untuk mengopi file-file yang berisikan lagu-lagu mereka melalui flash drive secara gratis. Selain itu, album mereka juga diunggah di sejumlah akun sosial media yang mereka miliki. Dengan strategi semacam ini, mereka berharap bahwa dengan membagi-bagikan rilisan mereka secara bebas, baik secara resmi maupun non-resmi, maka akan membantu mempromosikan nama dan karya mereka, Melalui cara ini, nama mereka sampai dikenal di sejumlah negara hingga kemudian diajak untuk konser di beberapa negara: Singapore, Malaysia, hingga Thailand.

Dalam perspektif etika komunikasi, keempat kasus di atas dapat menjadi perdebatan yang menarik mengingat antara satu kasus dan lainnya tidak bisa dipukul rata: bahwa mereka semua melanggar etika komunikasi. Misalkan saja pada kasus pertama, hampir semua orang paham bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang melanggar etika (dan juga melanggar hukum), walaupun bahasa yang digunakan adalah mengutil dan juga benda yang diambil adalah sesuatu yang tidak terlalu mahal, yaitu CD musik. Maka dapat diasumsikan bahwa sebagian besar orang akan menganggap tindakan mengutil CD music sebagai pelanggaran etika komunikasi. Logika yang sama juga terjadi para mereka yang membajak rilisan fisik, seperti CD musik dan DVD film, karena sama-sama dianggap tindakan yang melanggar etika. Pertanyaannya, mengapa hingga hari ini di sejumlah mall dapat dengan mudahnya kita temukan orang-orang yang menjual dan juga membeli keduanya?

Di sisi lain, kita cenderung rela membayar sejumlah besar uang untuk membeli rilisan fisik baik musik atau film jika kita menganggap diri kita dekat dengan musisi atau artis yang merilis karya tersebut. Contoh pada kasus kedua adalah salah satu ilustrasinya. Pengalaman saya sendiri, sebisa mungkin saya akan membeli rilisan fisik album terbaru dari band teman saya atau musisi yang saya sukai, meskipun harganya tidak murah dan juga mendapatkannya juga susah. Contohnya, saya pernah bersusah payah mencari rilisan fisik album pertama dari Goldfrapp, yang dirilis ulang secara khusus dalam rangka record store day hingga ke toko musik terbesar di California, Amoeba. Baik di toko mereka yang ada di Hollywood maupun Berkeley, saya gagal untuk mendapatkannya. Hingga akhirnya saya memperoleh album tersebut melalui Amazone dengan harga yang tidak murah—sekitar $35 tidak termasuk ongkos kirim. Untuk kasus ini, tentunya tidak ada etika apapun yang dilanggar.

Pada kasus keempat, David Pogue (dalam Ess, 2009) menjelaskan bahwa ada generation gap dalam memahami apakah tindakan mendownload dan mengopi file digital (musik, film, software) itu dianggap melanggar etika atau tidak. Menurutnya, orang-orang yang lebih senior banyak yang menganggap bahwa tindakan tersebut sama halnya dengan mengutil CD di toko musik, hanya bedanya kali ini rilisan berbentuk digital. Bagi generasi yang lebih muda, karena yang namanya file musik, film, dan software dalam bentuk digital adalah hal yang lumrah, maka banyak dari mereka yang berasumsi bahwa ‘mengambil’ file digital tadi secara tidak resmi tidaklah melanggar etika.

Menurut Ess (2009), landasan moral (dan juga hukum) yang mendasari kritik terhadap praktek download dan sharing file digital secara tidak resmi adalah intellectual property law atau copyrights law (hukum tentang kekayaan intelektual atau hak cipta). Di Indonesia, kita lebih kenal dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI. Di negara kita sendiri banyak artis dan musisi yang menuntut agar sejumlah situs yang mengedarkan rilisan musik atau film mereka tanpa izin agar diblokir. Indonesia sendiri sudah memiliki aturan khusus tentang pelanggaran HAKI, yaitu UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sayangnya, masih menurut Ess (2009), logika copyrights ini banyak dicurigai sebagai usaha (berlebihan) melindungi industri musik dan film, baik produser hingga artis, yang sebenarnya sudah cukup kaya raya dengan hasil penerapan hak cipta melalui karya-karya mereka yang dijual kepada publik. Contohnya saja, kalau anda mengunduh secara tidak resmi satu lagu Coldplay saja, maka hal ini tidak akan membuat mereka jatuh miskin mengingat kekayaan mereka sudah cukup melimpah dari keuntungan penjualan album, tiket konser, hingga merchandise band.

Kasus Bottlesmoker adalah anti-tesis terhadap logika copyrights. Dengan berbagi album dan lagu-lagu mereka secara gratis maka Bottlesmoker tidak terikat dan tidak pula menggunakan prinsip-prinsip copyrights. Dalam salah satu riset saya, praktek yang semacam ini banyak digunakan oleh musisi hingga para open source software developer dilandasi oleh prinsip-prinsip copyleft. Dengan mengedepankan budaya free culture atau free sharing, pengusung copyleft beranggapan bahwa produk seni dan budaya merupakan praktek komunal, harus dibagi, dan tidak bisa dimiliki secara pribadi atau individual. Menurut Wok the Rock, pelopor netlabel (atau internet label) terkenal di Yogyakarta, Yes No Wave, banyak budaya di Indonesia yang sebenarnya menggunakan prinsip free sharing ini, dan bukannya dilestarikan dengan logika hak cipta. Untuk itu, dia bersama sejumlah komunitas di Indonesia yang bertujuan sama dengannya mendorong agar banyak musisi independen untuk menggunakan saluran semacam netlabel sebagai medium untuk mendistribusikan karya mereka secara bebas dan tidak melanggar etika komunikasi.

Kesimpulannya, setiap tindakan kita di dunia maya (ataupun dunia nyata) tentunya akan memiliki konsekuensi etis. Persoalannya, apakah kita sudah lebih peka terhadap rambu-rambu etika komunikasi dalam sejumlah kasus yang dibahas tadi? Memang, ada sejumlah praktek yang dapat dinilai dengan prinsip etika universal, akan tetapi banyak juga tindakan yang masih berada pada wilayah abu-abu, yang tidak bisa secara sederhana dikategorikan sebagai tindakan yang etis atau tidak etis. Yang pasti, malam ini saya akan mendengarkan album Night Thoughts yang saya beli secara resmi dari iTunes melalui iPod saya. Saya jamin, tidak ada etika komunikasi apapun yang saya langgar dalam hal ini.

Referensi:

Ess, C. (2009). Digital media ethics. Cambridge; Malden, MA: Polity.

Krisis Ilmu Komunikasi di Pendidikan Tinggi

Menempuh studi komunikasi di perguruan tinggi di Amerika Serikat mendorong saya untuk lebih dalam lagi mempelajari diskursus seputar ranah keilmuan ini. Terlebih lagi, Amerika Serikat selama ini dianggap sebagai pusatnya studi ilmu komunikasi (communication studies). Hal ini bisa dibilang lumrah dikarenakan oleh beberapa hal, semisal fakta sejarah bahwa ilmu komunikasi pertama kali secara formal dijadikan sebagai ranah keilmuan oleh kampus dan para ilmuwan di negeri ini serta fakta banyaknya universitas yang menawarkan program studi ilmu komunikasi—melebihi negara manapun di dunia saat ini.

Meskipun secara kuantitas ilmu komunikasi memang banyak dipelajari di berbagai universitas di Amerika, sayangnya ranah keilmuan ini dianggap mengalami krisis secara kualitas. Robert McChesney, analis media dan juga professor ilmu komunikasi di University of Illinois at Urbana-Champaign, dalam bukunya Communication Revolution (2007), menjelaskan bahwa ada sejumlah faktor yang menjadikan ilmu komunikasi mengalami krisis, bahkan di Amerika, negara yang disebut sebagai ‘pusat’ ilmu komunikasi. Dalam tulisan ini saya akan membahas persoalan krisis ilmu komunikasi dengan merujuk apa yang dipaparkan oleh McChesney.

Continue reading

Menatap Masa Depan Penyiaran di Indonesia: Catatan dari NAB Show 2014

Bagaimanakah kiranya gambaran industri penyiaran Indonesia 5 atau 10 tahun ke depannya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini akan mendiskusikan perbincangan terbaru industri media di Amerika Serikat untuk proyeksi media peyiaran di Indonesia di masa depan.

Beberapa hari yang lalu, saya menghadiri sebuah ajang akbar bagi industry media di Amerika Serikat, NAB Show. NAB sendiri merupakan singkatan dari Association of National Broadcasters. Acara tahunan ini diselenggarakan di Las Vegas, 5-10 April 2014 dan dihadiri oleh hampir 100,000 peserta dari 156 negara dan menjadi salah satu rujukan tren terbaru di dunia penyiaran di Amerika. Praktisi media, pakar industry, hingga akademisi berkumpul untuk membicarakan isu kontemporer maupun perencanaan industri media.

Salah satu sesi yang paling menarik adalah obrolan dengan Gordon H. Smith, CEO sekaligus President NAB. Smith bercerita tentang industri media di Amerika saat ini, terutama kecemasannya soal masa depan industri penyiaran. Dalam tataran produksi, para praktisi teknologi komunikasi terus menerus berinovasi untuk menyediakan perangkat paling mutakhir sekaligus efisien dalam menyampaikan isi media kepada publik. Misalkan saja tentang penggunaan teknologi ultra high definition (ultra-HD) dalam produksi tayangan televisi dan konten media lainnya, dianggap banyak membantu industri media dalam meyajikan tayangan yang sangat berkualitas dari segi audio-visual. Di Amerika sendiri, pesatnya penjualan perangkat televisi dengan kualitas high definition dianggap sebagai gambaran masa depan industri penyiaran: high definition broadcasting.

Continue reading

Safety Issue in Doing Fieldwork

One of the major concerns in doing a fieldwork is about the safety issue. Since Jeffrey A. Sluka (1995) argued that even today when we think the world is a much safer place compared to the past, ethnographic fieldwork is still a dangerous task especially if research is conducted in a conflict area. The conflict itself is not always related to war or revolution, but can also be formed as sociopolitical conflicts. Many ethnographers who have been conducting these kinds of fieldwork became victims since they failed to calculate the possibility of the dangers of the study.

Neil L. Whitehead (2002) once studied a dangerous area when he was doing ethnography of kanaimà in Guyana. While he was interested in understanding this dark shamanic practice within the culture, he also experienced the threat of kanaimà where it almost took his life. However, rather than to argue what he experienced as something to be avoided, he believed it was inevitable. He said that the threat was part of the unforeseen consequences of his close engagement with the informants (Whitehead, 2002).

While maintaining a close relationship with informants resulted in an advantage for the study, it also influenced the objectivity of the researcher. In a conflict situation, sometimes it requires the ethnographer to take sides with one of the groups that are involved in the conflict. June Nash (1976) explained when she worked on her study about tin-miners groups in the revolution era in Bolivia, she had to take their side. Additionally, she claimed that it was not possible to remain neutral. The consequence was she had to face threats from the ‘government agency’ and even was suspected as a spy. While she was concerned about her own safety, she was also afraid that her data during the fieldwork would jeopardize the safety of the informants. Therefore, to be able to calculate the risk and to be prepared for any possibilities remained important. Continue reading

When the ‘Other’ Talks Back

Ethnographic fieldwork is a difficult task especially if the ethnographer has not anticipated certain obstacles that might occur during the field research. Rejection from the research subjects can be avoided by any experienced and trained ethnographer, but it is more difficult to handle when our research subject ‘talks back’ to us after the actual study has been done. Moreover, this feedback is not always good. It can be a cruel, critical, misinterpretation, or even an offensive statement from those who were our valuable informants. These conditions were discussed within the articles from Vine Deloria Jr. (1973), Cecil King (1997), Ofra Greenberg (1993), and Nancy Scheper-Hughes (2000).

Deloria (1973) wrote the article as a critique of the ethnographers and called them outsider intruders or even vultures. According to his argument, ethnographers are seen as a curse for Native American communities where they have been treated as objects by these researchers. The ethnographers thought that they were the most knowledgeable about how the Indians should behave and practice their culture. Only interested in studying Indian communities on reservations, ethnographers tended to neglect the negative side effect of their presence within the Indian reservations and often made the situation worse. For example, when some researchers tried to study how Indian communities adapted to modern life, rather than support them to survive, ethnographers criticized the way they lived and said it was not how the Indian culture should be. After the research was completed, these ethnographers wrote books, published their articles, and achieved their academic careers, while the Indians were still struggling with poverty and also losing their identity as Indians. Continue reading

Fieldwork and Rapport

The major issue about fieldwork and rapport is how the ethnographer maintains his/her objectivity and subjectivity at the same time. While the concept of participant observation itself requires involvement such as ‘going native’ but at the same time we are encouraged to be able to have a detachment with the subject of our research. The problem of how to maintain intimacy and simultaneously to keep a ‘safe distance’ during the fieldwork has been aptly described by Charles Wagley (1960), Gerald D. Berreman (1972), and Antonius Robben (2012) in their writings. Continue reading

Ethnographer’s Identity

The main issue pointed out by Robben and Sluka (2012) is how ethnographers’ reflexivity is involved in the ways they interpret reality and further how they transcribe their findings. According to articles written by several scholars such as Hortense Powdermaker, Roschanack Shaery-Eisenlohr, Paul Spencer and also Walter Williams, ethnography fieldwork is considered difficult to exclude from researcher’s own personal identities. Therefore, these identities often consolidate and eventually are seen as an advantage while doing the fieldwork.

Powdermaker explained that her gender identity as a female ethnographer was considered to be beneficial when she was not only involved in women’s group in Melanesian society but also penetrated the men’s ritual ceremonies. It enabled her to participate in certain roles within the culture. This advantage might not have occurred if the ethnographer was male. However, while she felt her role as a female ‘outsider’ was welcomed by the society, sometimes she also carried by her emotional aspect while faced by certain conditions within the culture. This facts influenced how she interpreted the data. Moreover, she also felt no matter how she maintained a close relationship with the society she will never be an actual member of that society and will always be an outsider. Continue reading

How to Define ‘Good’ Ethnography Fieldwork

There are several fundamental aspects related to how to define a ‘good’ ethnographic fieldwork. Each scholar might have different criteria for this issue. For example, Joseph-Marie Degérando explained that a good ethnographic fieldwork primarily requires some methods such as collecting facts and make comparisons in order to gain a better understanding of what we observe. Furthermore, he also argued that ethnographer should not only focus on collecting physical cultural material while gathering data to explain needs, ideas, and habits of a cultural group remain important for a research. To have a proper skill to collect field data is an essential requirement, but to analyze these data is no less important.

Degérando criticized previous studies, which were mainly done by explorer rather than scholars that they were neglecting a generous intention when they observed a new culture that they have found. He also mentioned cruel intentions that have been done by turning these ‘savage peoples’ into slaves, robbed their belongings, or taking them only for these explorer’s benefits. They were interested in discovering new countries rather than to understand them. Degérando further argued that they tended to be biased in understanding these cultures and also try to compare it with their own European society. These attitudes will result not only in biased interpretation, but also in a totally wrong conclusion. Continue reading

Signal and Noise: Media, Infrastructure, and Urban Culture in Nigeria

image ©dukeunipress.edu

image ©dukeunipress.edu

Larkin, B. (2008). Signal and noise: Media, infrastructure, and urban culture in Nigeria. Durham; London: Duke University Press. 313 pages.

The rise of Nigerian media, especially the cinema, is not something that came suddenly from the sky. It was a long and winding road of the media to become something significant, not only in Nigeria but also on the African continent. However, there are only a few explanations about how the media evolution happened in this area of the world. Brian Larkin, through his book Signal and Noise: Media, Infrastructure, and Urban Culture in Nigeria (2008), explores how society reacts to the media as something sublime, and in return they are also evolving alongside with the media. Using ethnography, Larkin’s description is very detailed in portraying the media as a controversial issue at its first arrival, and how it influences the society in dealing with modernity.

Larkin arranged his book into seven chapters. At first, he discusses about the colonial’s role in introducing the media to Nigeria, then moves on to the radio, cinema, Nigerian films, and ends with the piracy issue. He explains the media evolution using an analogy where he describes the media transmission of the message as signal and the obstacles from the political, social, cultural and religious values as the noise. Media are also considered more as infrastructure or hardware, and the society’s values as the software. Continue reading

Islam in the Digital Age: E-Jihad, Online Fatwas and Cyber Islamic Environments

Book Review

Bunt, G. A. (2003). Islam in the Digital Age: E-Jihad, Online Fatwas and Cyber Islamic Environments. London: Pluto Press. 237 pages.

Image courtesy of catalogue.library.manchester.ac.uk

Islam is usually seen as a community left behind in the matter of technology. The majority of Muslim community does not live in developed countries. Therefore, this conclusion makes sense. Only those who live in an advanced country will be benefit from by the technology, while the Muslim majority had not had this privilege. However, this perception nowadays is relatively incorrect because of the technology penetration, especially communication technology such as the Internet since it is becoming global. This trend makes the Muslim community in each part of the world now have the same access to the Internet as the rest.

More than just recognizing the fact that the Muslim world today has gained the Internet literacy, it is rather significant to explore what will the Muslim world do with the Internet. While there are numerous research and literature about the Muslim world and the mass media, there are still low studies which have identified the relationship between the Muslim world and the Internet practices. This deficit is worsened by the stereotype that has been given to Islam and the technology like the conclusion that the Muslim community has left behind. However, this perception is getting more critiques especially because there is a change happening in the Muslim world in this digital era. Gary Bunt tries to offer a closer observation of this brand new phenomenon with a more narrative language and also wants to offer explanation on how the Muslim communities interact with and within the virtual world like the Internet.

In general, this book develops three major issues which are covered in several chapters. His discussion started with his attempt to define the concept of Cyber Islamic Environment. His idea about this concept is based on the simple definition that Cyber Islamic Environment is anything that a Muslim does related to the Internet activities with the emphasis on his/her religiousness and identity expressions. Although this concept is relatively general, Bunt’s definition helps to describe how a Muslim as an individual, as a community or an institution interacts with and within the Internet in reference to their religious faith as a Muslim. For instance, it helps us to understand how the Muslims’ daily basic practices in using email, mailing lists, chat-rooms, social media, web based forum discussions are mentioned as the examples of the concept of Cyber Islamic Environment.

Continue reading