Globalization and Citizenship: A Review

Urry, J. (1998). Globalisation and citizenship. Paper presented at World Congress of Sociology. Montreal. Retrieved from http://www.lancaster.ac.uk/fass/resources/sociology-online-papers/papers/urry-globalisation-and-citizenship.pdf

While the idea of citizenship has long been associated with the nation-state, the increasing cross-border mobilities of objects, ideas, cultures, and humans are challenging this notion. Urry (1998) in his essay argues that in today’s era of globalization, it is strikingly important to take a closer observation on how the disjuncture of state-borders, in terms of its economic, politics, as well as cultures reconfigure how the citizen perceive and practice their citizenships.

Urry explains that globalization has two distinct characteristics, which include: (1) the compression of space and time, and (2) the advancement of the machines and technologies that enable the creation of ‘global’ networks. These two amplify the flow of cross national-borders ideas, commodities, people—and to some extent beyond the countries’ ability to control.

Continue reading “Globalization and Citizenship: A Review”

Dangdut, Popular Culture dan Citizenship di Indonesia: Prospektif kah?

Jika pembicara pada beberapa kelas sebelumnya lebih banyak bicara tentang citizenship menggunakan pendekatan antropologis, teoritis, atau bahkan pendekatan hukum, maka Dr. Bart Barendregt menawarkan cara yang sedikit berbeda, yaitu dengan menggunakan popular culture sebagai perspektif.

Meskipun memiliki latar belakang studi antropologi, Pak Bart juga memiliki pengalaman penelitian tentang mobile media dan social media di Indonesia, juga riset tentang musik. Hal ini yang menjadikan paparan beliau tentang pendekatan popular culture dalam memahami praktik citizenship di Indonesia menjadi berbeda sekaligus menarik. Lebih tepatnya, beliau menggunakan istilah “popular culture as framing device.” Continue reading “Dangdut, Popular Culture dan Citizenship di Indonesia: Prospektif kah?”

Let’s Talk About Citizenship in Indonesia

Berenschot, W., Nordholt, H. S., & Bakker, L. (2016). Introduction: Citizenship and democratization in Southeast Asia. In W. Berenschot, H. S. Nordholt, & L. Bakker (Eds.), Citizenship and democratization in Southeast Asia (pp. 1-28). Leiden; Boston: BRILL.

This year will mark the 20th anniversary of a monumental phase in the Indonesian political sphere popularly called as reformasi. Back in 1998, following the collapse of Suharto’s authoritarian regime, many taught that Indonesian political trajectory would move toward a more democratic system. It means that the practice of Korupsi, Kolusi, and Nepotisme (KKN)—corruption, collusion, and nepotism—would eventually be dismissed, and the society could practice the freedom of speech without being afraid of any censorship or persecution from the state. Yet, what is currently happening in Indonesian politics is quite different compared to what was hoped at that time. In contrast to a democratic society idealism, some socio-political problems like the spread of identity politics, ethnoreligious conflicts, clientelism politics in local elections, and collective corruptions in various level of governance are increasingly becoming major concerns in Indonesia.

The questions are: why are these issues emerging in spite of political reformation in Indonesia? What did we miss in our effort to bring our political system toward a more democratic one? What are the factors contributing to these problems? Continue reading “Let’s Talk About Citizenship in Indonesia”

Don’t ask ‘how’ on your research question!

*) Tulisan ini adalah catatan dari kelas Professor Henk Schulte Nordholt di KITLV Leiden pada Senin 29 Oktober 2018.

Dalam memulai sebuah penelitian ilmiah, kita seringkali mengajukan pertanyaan penelitian ‘how’ guna memahami suatu masalah. Kebiasaan semacam ini sangat terlihat jika kita melakukan penelitian dalam disiplin ilmu sosial humaniora, terutama yang menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk itu, Professor Henk menantang kita untuk mempertanyaan penggunaan ‘how’ dalam penyusunan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian.

Misalkan saja rumusan masalah: “bagaimana perkembangan kebudayaan Jawa menghadapi era globalisasi?”

Dalam rumusan masalah yang mengedepankan unsur ‘how’ seperti di atas, sejumlah persoalan dapat langsung teridentifikasi—tentunya jika kita sendiri mampu bersikap kritis terhadap rumusan masalah yang kita buat sendiri. Pertanyaan sederhana seperti ‘bagaimana nantinya peneliti akan menjelaskan soal ‘perkembangan’ dalam riset ini?’, atau ‘apa yang dimaksud dengan kebudayaan dalam riset ini?’ maupun persoalan tentang ‘siapa yang dimaksud dengan orang Jawa? Jawa Barat? Jawa Timur? Madura?’ yang pastinya menjadikan fokus kajian nantinya malahan tidak fokus.

Continue reading “Don’t ask ‘how’ on your research question!”

Hate Speech atau Freedom of Speech?

Pada 30 September 2006 yang lalu, sebuah surat kabar asal Denmark bernama Jyllands-Posten mempublikasikan kartun tentang Nabi Muhammad. Inti dari kartun tersebut adalah satir tentang figur yang dianggap suci dalam agama Islam, yaitu Sang Nabi. Tentunya, dengan kemasan yang sangat tidak netral dan identik dengan stereotip negara-negara Barat tentang Islam dan Umat Muslim. Tujuannya adalah provikasi dan sebagian bahkan menganggapnya sebagai ‘serangan’ terhadap Umat Islam, terutama minoritas Muslim di negara Barat. Sudah barang tentu beberapa hari kemudian muncul banyak protes, mulai dari yang kecil hingga protes besar yang menimbulkan bentrokan serta korban jiwa. Pihak Pemerintah Denmark sendiri membela keputusan media tersebut dengan dalih bahwa tindakan mereka masih dalam konteks kebebasan berbicara (freedom of speech) dan oleh karenanya dilindungi oleh undang-undang negara tersebut.

Peristiwa yang serupa juga terjadi ketika majalah satir asal Perancis, Charlie Hebdo, memuat kartun Nabi Muhammad dengan tujuan mengolok-olok hukum syariah pada sejumlah edisi terbitan mereka circa 2011. Sama halnya dengan media di Denmark, pemerintah lokal menganggap apa yang dimuat oleh Charlie Hebdo adalah sah dan tidak melanggar hukum (pers). Protes kemudian bermunculan dari banyak pihak, terutama Umat Muslim. Berbeda dengan Jyllands-Posten yang sempat meminta maaf terkait publikasi mereka tentang kartun Sang Nabi, tidak demikian dengan Charlie Hebdo. Hingga akhirnya pada 7 Januari 2015 terjadi penyerangan bersenjata ke kantor redaksi media tersebut yang mengakibatkan tewasnya 12 orang dan setidaknya 11 orang lainnya terluka. Publik internasional berduka dan memberikan dukungan mereka terhadap media Perancis ini. Di media sosial banyak dari teman saya, mahasiswa internasional dari berbagai negara (termasuk Indonesia) memasang ‘hastag’ Je suis Charlie (yang artinya ‘saya adalah Charlie’) sebagai bentuk simpati mereka.

Sementara itu, di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim, banyak yang bergembira dengan kejadian tersebut. Sebagian dari mereka menganggap apa yang terjadi pada Charlie Hebdo adalah akibat dari tindakan mereka yang dianggap telah menghina simbol-simbol Islam.

Kejadian lain yang terkait dengan hate speech juga belum lama terjadi di Indonesia. Salah satu kandidat Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (atau Ahok) dalam salah satu kampanyenya di Kepulauan Seribu pada Oktober 2016 menjelaskan kepada warga sekitar agar tidak mudah tertipu oleh mereka-mereka yang menggunakan ayat-ayat Kitab Suci agar tidak memilih calon  Gubernur yang non-Islam. Ahok sendiri adalah kandidat Gubernur DKI Jakarta yang beragama Nasrani dan berasal dari Etnis China. Intinya, Ahok menyatakan agar “jangan mau dibohongi pakai ayat Al-Qur’an (Surat Al-Maidah Ayat 51)” dalam konteks memilih calon gubernur yang mereka inginkan.

Beberapa waktu kemudian muncul sosok Buni Yani, seorang dosen (yang kini sudah tidak aktif) di sebuah kampus komunikasi di Jakarta. Buni Yani selanjutnya membuat transkrip hasil rekaman kampanye Ahok tadi. Celakanya, dalam transkripnya Buni Yani menghilangkan kata ‘pakai’ dari pidato Ahok, sehingga kesan yang muncul adalah calon gubernur ini bilang “jangan mau dibohongi Al-Maidah Ayat 51.” Tidak lama, transkrip yang diunggah ke media sosial menjadi viral. Amarah kemudian muncul, bersumber dari postingan Buni Yani tersebut. Demonstrasi besar-besaran dari sejumlah Umat Islam berturut-turut digelar sebagai bentuk protes. Sebagian besar dari mereka menuntut agar Ahok dipenjara karena sudah dianggap menghina Al-Qur’an, menghina Islam, dan menyakiti perasaan Umat Muslim di Indonesia. Meskipun Buni Yani akhirnya mengakui kesalahannya dalam menghilangkan kata ‘pakai’ dalam transkripnya (dan saat ini juga sedang menjalani proses persidangan terkait dengan tuduhan pelanggaran UU ITE) Ahok sendiri masih harus menjalani siding terkait dengan pasal penghinaan agama yang dituduhkan atas dirinya terkait postingan tadi.

Sebagai bahan diskusi, saya ingin anda memberikan analisis singkat anda terkait dengan ketiga kasus yang dipaparkan di atas tentang sejauh mana sebuah tindakan komunikasi dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan etika komunikasi. Selanjutnya, mengapa satu kasus dapat dikatakan sebagai hate speech sedangkan kasus yang lain tetap dilindungi oleh hukum karena dianggap sebagai freedom of speech. Kalau begitu, apa batasannya? Berikan pendapat anda pada bagian ‘komentar’ di bawah artikel ini.

Copyright atau Copyleft?: Menyoal tentang (Online) Piracy

Kasus pertama. Anggaplah diri anda sebagai penggemar berat sebuah band internasional. Misalkan band itu bernama Suede, dari London, Inggris. Kebetulan, belum lama ini Suede merilis album baru mereka, Night Thoughts. Tentunya, anda ingin sekali memiliki rilisan fisik album baru ini. Sayangnya, di Jakarta dan sekitarnya toko musik yang masih menjual rilisan fisik sudah semakin langka. Setahu saya, hanya Musik+ di Sarinah yang masih buka hingga hari ini setelah Duta Suara dan Aquarius tutup. Belum lagi, harga album tersebut terhitung tidak murah dikarenakan harus diimpor langsung dari luar negeri—mengingat distributor lokal di Indonesia tidak merilisnya.

Sebagai mahasiswa yang hanya punya uang pas-pasan, maka anda harus berpikir dua atau bahkan tiga kali untuk membeli rilisan fisik album Night Thoughts tadi. Seorang teman memberi usul yang usil, “Bagaimana jika kamu mengutilnya saja dari toko musik di Sarinah tadi? Toh, kalau tidak ketahuan kan tidak bisa dikategorikan sebagai pencurian.” Contohnya saja para politisi Indonesia yang korup itu. Selama mereka belum tertangkap KPK, mereka masih bisa dengan bangga menyebut diri mereka politisi, bukannya koruptor—meskipun pada prakteknya mereka mungkin tiap hari korupsi uang rakyat.

Kasus kedua. Teman kuliah anda sedang bercita-cita menjadi anggota band terkenal di Indonesia. Untuk itu, dia bersama teman-temannya secara rutin latihan band, hingga beberapa kali bolos kuliah demi latihan. Beberapa hari mereka tidak pulang ke rumah juga demi latihan. Setelah beberapa lama, mereka diundang untuk main di sejumlah acara musik, baik itu di kampus, acara tujuhbelasan, hingga acara tahun baru di alun-alun Kota Serang dan Pandeglang. Uang yang didapat akhirnya digunakan untuk rekaman dan menghasilkan sebuah album self-released dalam bentuk CD meskipun dicetak sangat terbatas. Sebagai teman yang setia kawan, anda kemudian membeli CD band teman anda tersebut. Harganya lumayan, sekitar Rp. 150,000. Itu juga sudah harga teman.

Kasus ketiga. Taylor Swift juga baru merilis album barunya, 1989 beberapa waktu lampau. Sebagai penggemar musik yang update, dan juga karena tidak ingin ketinggalan dengan teman-teman sekelas yang juga mendengarkan Mbak Taylor, maka dalam hati anda bercita-cita untuk mendengarkan album baru tadi. Untungnya, anda tidak perlu repot-repot untuk membeli CD album tersebut karena anda merasa bahwa banyak rilisan online yang tersedia. Lalu, anda memutuskan untuk mendownload album tadi di Internet, meskipun bukan melalui situs yang resmi (semacam iTunes atau Google Store). Sekarang, anda bisa dengan santai mendengarkan album 1989 melalui smartphone anda setiap saat dan di mana saja anda mau. Anda sudah jadi salah satu mahasiswa atau mahasiswi yang gaul dan up to date soal musik di kelas.

Kasus keempat. Sebuah band di Bandung bernama Bottlesmoker, yang beranggotakan dua teman kuliah, merilis album baru. Sedikit berbeda dengan band lokal lainnya, mereka memutuskan untuk membawa laptop setiap mereka tampil di panggung. Selesai acara, mereka biasanya mengajak para penggemar mereka untuk mengopi file-file yang berisikan lagu-lagu mereka melalui flash drive secara gratis. Selain itu, album mereka juga diunggah di sejumlah akun sosial media yang mereka miliki. Dengan strategi semacam ini, mereka berharap bahwa dengan membagi-bagikan rilisan mereka secara bebas, baik secara resmi maupun non-resmi, maka akan membantu mempromosikan nama dan karya mereka, Melalui cara ini, nama mereka sampai dikenal di sejumlah negara hingga kemudian diajak untuk konser di beberapa negara: Singapore, Malaysia, hingga Thailand.

Dalam perspektif etika komunikasi, keempat kasus di atas dapat menjadi perdebatan yang menarik mengingat antara satu kasus dan lainnya tidak bisa dipukul rata: bahwa mereka semua melanggar etika komunikasi. Misalkan saja pada kasus pertama, hampir semua orang paham bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang melanggar etika (dan juga melanggar hukum), walaupun bahasa yang digunakan adalah mengutil dan juga benda yang diambil adalah sesuatu yang tidak terlalu mahal, yaitu CD musik. Maka dapat diasumsikan bahwa sebagian besar orang akan menganggap tindakan mengutil CD music sebagai pelanggaran etika komunikasi. Logika yang sama juga terjadi para mereka yang membajak rilisan fisik, seperti CD musik dan DVD film, karena sama-sama dianggap tindakan yang melanggar etika. Pertanyaannya, mengapa hingga hari ini di sejumlah mall dapat dengan mudahnya kita temukan orang-orang yang menjual dan juga membeli keduanya?

Di sisi lain, kita cenderung rela membayar sejumlah besar uang untuk membeli rilisan fisik baik musik atau film jika kita menganggap diri kita dekat dengan musisi atau artis yang merilis karya tersebut. Contoh pada kasus kedua adalah salah satu ilustrasinya. Pengalaman saya sendiri, sebisa mungkin saya akan membeli rilisan fisik album terbaru dari band teman saya atau musisi yang saya sukai, meskipun harganya tidak murah dan juga mendapatkannya juga susah. Contohnya, saya pernah bersusah payah mencari rilisan fisik album pertama dari Goldfrapp, yang dirilis ulang secara khusus dalam rangka record store day hingga ke toko musik terbesar di California, Amoeba. Baik di toko mereka yang ada di Hollywood maupun Berkeley, saya gagal untuk mendapatkannya. Hingga akhirnya saya memperoleh album tersebut melalui Amazone dengan harga yang tidak murah—sekitar $35 tidak termasuk ongkos kirim. Untuk kasus ini, tentunya tidak ada etika apapun yang dilanggar.

Pada kasus keempat, David Pogue (dalam Ess, 2009) menjelaskan bahwa ada generation gap dalam memahami apakah tindakan mendownload dan mengopi file digital (musik, film, software) itu dianggap melanggar etika atau tidak. Menurutnya, orang-orang yang lebih senior banyak yang menganggap bahwa tindakan tersebut sama halnya dengan mengutil CD di toko musik, hanya bedanya kali ini rilisan berbentuk digital. Bagi generasi yang lebih muda, karena yang namanya file musik, film, dan software dalam bentuk digital adalah hal yang lumrah, maka banyak dari mereka yang berasumsi bahwa ‘mengambil’ file digital tadi secara tidak resmi tidaklah melanggar etika.

Menurut Ess (2009), landasan moral (dan juga hukum) yang mendasari kritik terhadap praktek download dan sharing file digital secara tidak resmi adalah intellectual property law atau copyrights law (hukum tentang kekayaan intelektual atau hak cipta). Di Indonesia, kita lebih kenal dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI. Di negara kita sendiri banyak artis dan musisi yang menuntut agar sejumlah situs yang mengedarkan rilisan musik atau film mereka tanpa izin agar diblokir. Indonesia sendiri sudah memiliki aturan khusus tentang pelanggaran HAKI, yaitu UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sayangnya, masih menurut Ess (2009), logika copyrights ini banyak dicurigai sebagai usaha (berlebihan) melindungi industri musik dan film, baik produser hingga artis, yang sebenarnya sudah cukup kaya raya dengan hasil penerapan hak cipta melalui karya-karya mereka yang dijual kepada publik. Contohnya saja, kalau anda mengunduh secara tidak resmi satu lagu Coldplay saja, maka hal ini tidak akan membuat mereka jatuh miskin mengingat kekayaan mereka sudah cukup melimpah dari keuntungan penjualan album, tiket konser, hingga merchandise band.

Kasus Bottlesmoker adalah anti-tesis terhadap logika copyrights. Dengan berbagi album dan lagu-lagu mereka secara gratis maka Bottlesmoker tidak terikat dan tidak pula menggunakan prinsip-prinsip copyrights. Dalam salah satu riset saya, praktek yang semacam ini banyak digunakan oleh musisi hingga para open source software developer dilandasi oleh prinsip-prinsip copyleft. Dengan mengedepankan budaya free culture atau free sharing, pengusung copyleft beranggapan bahwa produk seni dan budaya merupakan praktek komunal, harus dibagi, dan tidak bisa dimiliki secara pribadi atau individual. Menurut Wok the Rock, pelopor netlabel (atau internet label) terkenal di Yogyakarta, Yes No Wave, banyak budaya di Indonesia yang sebenarnya menggunakan prinsip free sharing ini, dan bukannya dilestarikan dengan logika hak cipta. Untuk itu, dia bersama sejumlah komunitas di Indonesia yang bertujuan sama dengannya mendorong agar banyak musisi independen untuk menggunakan saluran semacam netlabel sebagai medium untuk mendistribusikan karya mereka secara bebas dan tidak melanggar etika komunikasi.

Kesimpulannya, setiap tindakan kita di dunia maya (ataupun dunia nyata) tentunya akan memiliki konsekuensi etis. Persoalannya, apakah kita sudah lebih peka terhadap rambu-rambu etika komunikasi dalam sejumlah kasus yang dibahas tadi? Memang, ada sejumlah praktek yang dapat dinilai dengan prinsip etika universal, akan tetapi banyak juga tindakan yang masih berada pada wilayah abu-abu, yang tidak bisa secara sederhana dikategorikan sebagai tindakan yang etis atau tidak etis. Yang pasti, malam ini saya akan mendengarkan album Night Thoughts yang saya beli secara resmi dari iTunes melalui iPod saya. Saya jamin, tidak ada etika komunikasi apapun yang saya langgar dalam hal ini.

Referensi:

Ess, C. (2009). Digital media ethics. Cambridge; Malden, MA: Polity.

Krisis Ilmu Komunikasi di Pendidikan Tinggi

Menempuh studi komunikasi di perguruan tinggi di Amerika Serikat mendorong saya untuk lebih dalam lagi mempelajari diskursus seputar ranah keilmuan ini. Terlebih lagi, Amerika Serikat selama ini dianggap sebagai pusatnya studi ilmu komunikasi (communication studies). Hal ini bisa dibilang lumrah dikarenakan oleh beberapa hal, semisal fakta sejarah bahwa ilmu komunikasi pertama kali secara formal dijadikan sebagai ranah keilmuan oleh kampus dan para ilmuwan di negeri ini serta fakta banyaknya universitas yang menawarkan program studi ilmu komunikasi—melebihi negara manapun di dunia saat ini.

Meskipun secara kuantitas ilmu komunikasi memang banyak dipelajari di berbagai universitas di Amerika, sayangnya ranah keilmuan ini dianggap mengalami krisis secara kualitas. Robert McChesney, analis media dan juga professor ilmu komunikasi di University of Illinois at Urbana-Champaign, dalam bukunya Communication Revolution (2007), menjelaskan bahwa ada sejumlah faktor yang menjadikan ilmu komunikasi mengalami krisis, bahkan di Amerika, negara yang disebut sebagai ‘pusat’ ilmu komunikasi. Dalam tulisan ini saya akan membahas persoalan krisis ilmu komunikasi dengan merujuk apa yang dipaparkan oleh McChesney.

Continue reading “Krisis Ilmu Komunikasi di Pendidikan Tinggi”