Globalization and Citizenship: A Review

Urry, J. (1998). Globalisation and citizenship. Paper presented at World Congress of Sociology. Montreal. Retrieved from http://www.lancaster.ac.uk/fass/resources/sociology-online-papers/papers/urry-globalisation-and-citizenship.pdf

While the idea of citizenship has long been associated with the nation-state, the increasing cross-border mobilities of objects, ideas, cultures, and humans are challenging this notion. Urry (1998) in his essay argues that in today’s era of globalization, it is strikingly important to take a closer observation on how the disjuncture of state-borders, in terms of its economic, politics, as well as cultures reconfigure how the citizen perceive and practice their citizenships.

Urry explains that globalization has two distinct characteristics, which include: (1) the compression of space and time, and (2) the advancement of the machines and technologies that enable the creation of ‘global’ networks. These two amplify the flow of cross national-borders ideas, commodities, people—and to some extent beyond the countries’ ability to control.

Continue reading “Globalization and Citizenship: A Review”

Advertisements

Dangdut, Popular Culture dan Citizenship di Indonesia: Prospektif kah?

Jika pembicara pada beberapa kelas sebelumnya lebih banyak bicara tentang citizenship menggunakan pendekatan antropologis, teoritis, atau bahkan pendekatan hukum, maka Dr. Bart Barendregt menawarkan cara yang sedikit berbeda, yaitu dengan menggunakan popular culture sebagai perspektif.

Meskipun memiliki latar belakang studi antropologi, Pak Bart juga memiliki pengalaman penelitian tentang mobile media dan social media di Indonesia, juga riset tentang musik. Hal ini yang menjadikan paparan beliau tentang pendekatan popular culture dalam memahami praktik citizenship di Indonesia menjadi berbeda sekaligus menarik. Lebih tepatnya, beliau menggunakan istilah “popular culture as framing device.” Continue reading “Dangdut, Popular Culture dan Citizenship di Indonesia: Prospektif kah?”

Let’s Talk About Citizenship in Indonesia

Berenschot, W., Nordholt, H. S., & Bakker, L. (2016). Introduction: Citizenship and democratization in Southeast Asia. In W. Berenschot, H. S. Nordholt, & L. Bakker (Eds.), Citizenship and democratization in Southeast Asia (pp. 1-28). Leiden; Boston: BRILL.

This year will mark the 20th anniversary of a monumental phase in the Indonesian political sphere popularly called as reformasi. Back in 1998, following the collapse of Suharto’s authoritarian regime, many taught that Indonesian political trajectory would move toward a more democratic system. It means that the practice of Korupsi, Kolusi, and Nepotisme (KKN)—corruption, collusion, and nepotism—would eventually be dismissed, and the society could practice the freedom of speech without being afraid of any censorship or persecution from the state. Yet, what is currently happening in Indonesian politics is quite different compared to what was hoped at that time. In contrast to a democratic society idealism, some socio-political problems like the spread of identity politics, ethnoreligious conflicts, clientelism politics in local elections, and collective corruptions in various level of governance are increasingly becoming major concerns in Indonesia.

The questions are: why are these issues emerging in spite of political reformation in Indonesia? What did we miss in our effort to bring our political system toward a more democratic one? What are the factors contributing to these problems? Continue reading “Let’s Talk About Citizenship in Indonesia”

Don’t ask ‘how’ on your research question!

*) Tulisan ini adalah catatan dari kelas Professor Henk Schulte Nordholt di KITLV Leiden pada Senin 29 Oktober 2018.

Dalam memulai sebuah penelitian ilmiah, kita seringkali mengajukan pertanyaan penelitian ‘how’ guna memahami suatu masalah. Kebiasaan semacam ini sangat terlihat jika kita melakukan penelitian dalam disiplin ilmu sosial humaniora, terutama yang menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk itu, Professor Henk menantang kita untuk mempertanyaan penggunaan ‘how’ dalam penyusunan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian.

Misalkan saja rumusan masalah: “bagaimana perkembangan kebudayaan Jawa menghadapi era globalisasi?”

Dalam rumusan masalah yang mengedepankan unsur ‘how’ seperti di atas, sejumlah persoalan dapat langsung teridentifikasi—tentunya jika kita sendiri mampu bersikap kritis terhadap rumusan masalah yang kita buat sendiri. Pertanyaan sederhana seperti ‘bagaimana nantinya peneliti akan menjelaskan soal ‘perkembangan’ dalam riset ini?’, atau ‘apa yang dimaksud dengan kebudayaan dalam riset ini?’ maupun persoalan tentang ‘siapa yang dimaksud dengan orang Jawa? Jawa Barat? Jawa Timur? Madura?’ yang pastinya menjadikan fokus kajian nantinya malahan tidak fokus.

Continue reading “Don’t ask ‘how’ on your research question!”

Hate Speech atau Freedom of Speech?

Pada 30 September 2006 yang lalu, sebuah surat kabar asal Denmark bernama Jyllands-Posten mempublikasikan kartun tentang Nabi Muhammad. Inti dari kartun tersebut adalah satir tentang figur yang dianggap suci dalam agama Islam, yaitu Sang Nabi. Tentunya, dengan kemasan yang sangat tidak netral dan identik dengan stereotip negara-negara Barat tentang Islam dan Umat Muslim. Tujuannya adalah provikasi dan sebagian bahkan menganggapnya sebagai ‘serangan’ terhadap Umat Islam, terutama minoritas Muslim di negara Barat. Sudah barang tentu beberapa hari kemudian muncul banyak protes, mulai dari yang kecil hingga protes besar yang menimbulkan bentrokan serta korban jiwa. Pihak Pemerintah Denmark sendiri membela keputusan media tersebut dengan dalih bahwa tindakan mereka masih dalam konteks kebebasan berbicara (freedom of speech) dan oleh karenanya dilindungi oleh undang-undang negara tersebut.

Peristiwa yang serupa juga terjadi ketika majalah satir asal Perancis, Charlie Hebdo, memuat kartun Nabi Muhammad dengan tujuan mengolok-olok hukum syariah pada sejumlah edisi terbitan mereka circa 2011. Sama halnya dengan media di Denmark, pemerintah lokal menganggap apa yang dimuat oleh Charlie Hebdo adalah sah dan tidak melanggar hukum (pers). Protes kemudian bermunculan dari banyak pihak, terutama Umat Muslim. Berbeda dengan Jyllands-Posten yang sempat meminta maaf terkait publikasi mereka tentang kartun Sang Nabi, tidak demikian dengan Charlie Hebdo. Hingga akhirnya pada 7 Januari 2015 terjadi penyerangan bersenjata ke kantor redaksi media tersebut yang mengakibatkan tewasnya 12 orang dan setidaknya 11 orang lainnya terluka. Publik internasional berduka dan memberikan dukungan mereka terhadap media Perancis ini. Di media sosial banyak dari teman saya, mahasiswa internasional dari berbagai negara (termasuk Indonesia) memasang ‘hastag’ Je suis Charlie (yang artinya ‘saya adalah Charlie’) sebagai bentuk simpati mereka.

Sementara itu, di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim, banyak yang bergembira dengan kejadian tersebut. Sebagian dari mereka menganggap apa yang terjadi pada Charlie Hebdo adalah akibat dari tindakan mereka yang dianggap telah menghina simbol-simbol Islam.

Kejadian lain yang terkait dengan hate speech juga belum lama terjadi di Indonesia. Salah satu kandidat Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (atau Ahok) dalam salah satu kampanyenya di Kepulauan Seribu pada Oktober 2016 menjelaskan kepada warga sekitar agar tidak mudah tertipu oleh mereka-mereka yang menggunakan ayat-ayat Kitab Suci agar tidak memilih calon  Gubernur yang non-Islam. Ahok sendiri adalah kandidat Gubernur DKI Jakarta yang beragama Nasrani dan berasal dari Etnis China. Intinya, Ahok menyatakan agar “jangan mau dibohongi pakai ayat Al-Qur’an (Surat Al-Maidah Ayat 51)” dalam konteks memilih calon gubernur yang mereka inginkan.

Beberapa waktu kemudian muncul sosok Buni Yani, seorang dosen (yang kini sudah tidak aktif) di sebuah kampus komunikasi di Jakarta. Buni Yani selanjutnya membuat transkrip hasil rekaman kampanye Ahok tadi. Celakanya, dalam transkripnya Buni Yani menghilangkan kata ‘pakai’ dari pidato Ahok, sehingga kesan yang muncul adalah calon gubernur ini bilang “jangan mau dibohongi Al-Maidah Ayat 51.” Tidak lama, transkrip yang diunggah ke media sosial menjadi viral. Amarah kemudian muncul, bersumber dari postingan Buni Yani tersebut. Demonstrasi besar-besaran dari sejumlah Umat Islam berturut-turut digelar sebagai bentuk protes. Sebagian besar dari mereka menuntut agar Ahok dipenjara karena sudah dianggap menghina Al-Qur’an, menghina Islam, dan menyakiti perasaan Umat Muslim di Indonesia. Meskipun Buni Yani akhirnya mengakui kesalahannya dalam menghilangkan kata ‘pakai’ dalam transkripnya (dan saat ini juga sedang menjalani proses persidangan terkait dengan tuduhan pelanggaran UU ITE) Ahok sendiri masih harus menjalani siding terkait dengan pasal penghinaan agama yang dituduhkan atas dirinya terkait postingan tadi.

Sebagai bahan diskusi, saya ingin anda memberikan analisis singkat anda terkait dengan ketiga kasus yang dipaparkan di atas tentang sejauh mana sebuah tindakan komunikasi dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan etika komunikasi. Selanjutnya, mengapa satu kasus dapat dikatakan sebagai hate speech sedangkan kasus yang lain tetap dilindungi oleh hukum karena dianggap sebagai freedom of speech. Kalau begitu, apa batasannya? Berikan pendapat anda pada bagian ‘komentar’ di bawah artikel ini.

Krisis Ilmu Komunikasi di Pendidikan Tinggi

Menempuh studi komunikasi di perguruan tinggi di Amerika Serikat mendorong saya untuk lebih dalam lagi mempelajari diskursus seputar ranah keilmuan ini. Terlebih lagi, Amerika Serikat selama ini dianggap sebagai pusatnya studi ilmu komunikasi (communication studies). Hal ini bisa dibilang lumrah dikarenakan oleh beberapa hal, semisal fakta sejarah bahwa ilmu komunikasi pertama kali secara formal dijadikan sebagai ranah keilmuan oleh kampus dan para ilmuwan di negeri ini serta fakta banyaknya universitas yang menawarkan program studi ilmu komunikasi—melebihi negara manapun di dunia saat ini.

Meskipun secara kuantitas ilmu komunikasi memang banyak dipelajari di berbagai universitas di Amerika, sayangnya ranah keilmuan ini dianggap mengalami krisis secara kualitas. Robert McChesney, analis media dan juga professor ilmu komunikasi di University of Illinois at Urbana-Champaign, dalam bukunya Communication Revolution (2007), menjelaskan bahwa ada sejumlah faktor yang menjadikan ilmu komunikasi mengalami krisis, bahkan di Amerika, negara yang disebut sebagai ‘pusat’ ilmu komunikasi. Dalam tulisan ini saya akan membahas persoalan krisis ilmu komunikasi dengan merujuk apa yang dipaparkan oleh McChesney.

Continue reading “Krisis Ilmu Komunikasi di Pendidikan Tinggi”

Menatap Masa Depan Penyiaran di Indonesia: Catatan dari NAB Show 2014

Bagaimanakah kiranya gambaran industri penyiaran Indonesia 5 atau 10 tahun ke depannya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini akan mendiskusikan perbincangan terbaru industri media di Amerika Serikat untuk proyeksi media peyiaran di Indonesia di masa depan.

Beberapa hari yang lalu, saya menghadiri sebuah ajang akbar bagi industry media di Amerika Serikat, NAB Show. NAB sendiri merupakan singkatan dari Association of National Broadcasters. Acara tahunan ini diselenggarakan di Las Vegas, 5-10 April 2014 dan dihadiri oleh hampir 100,000 peserta dari 156 negara dan menjadi salah satu rujukan tren terbaru di dunia penyiaran di Amerika. Praktisi media, pakar industry, hingga akademisi berkumpul untuk membicarakan isu kontemporer maupun perencanaan industri media.

Salah satu sesi yang paling menarik adalah obrolan dengan Gordon H. Smith, CEO sekaligus President NAB. Smith bercerita tentang industri media di Amerika saat ini, terutama kecemasannya soal masa depan industri penyiaran. Dalam tataran produksi, para praktisi teknologi komunikasi terus menerus berinovasi untuk menyediakan perangkat paling mutakhir sekaligus efisien dalam menyampaikan isi media kepada publik. Misalkan saja tentang penggunaan teknologi ultra high definition (ultra-HD) dalam produksi tayangan televisi dan konten media lainnya, dianggap banyak membantu industri media dalam meyajikan tayangan yang sangat berkualitas dari segi audio-visual. Di Amerika sendiri, pesatnya penjualan perangkat televisi dengan kualitas high definition dianggap sebagai gambaran masa depan industri penyiaran: high definition broadcasting.

Continue reading “Menatap Masa Depan Penyiaran di Indonesia: Catatan dari NAB Show 2014”