Krisis Ilmu Komunikasi di Pendidikan Tinggi

Menempuh studi komunikasi di perguruan tinggi di Amerika Serikat mendorong saya untuk lebih dalam lagi mempelajari diskursus seputar ranah keilmuan ini. Terlebih lagi, Amerika Serikat selama ini dianggap sebagai pusatnya studi ilmu komunikasi (communication studies). Hal ini bisa dibilang lumrah dikarenakan oleh beberapa hal, semisal fakta sejarah bahwa ilmu komunikasi pertama kali secara formal dijadikan sebagai ranah keilmuan oleh kampus dan para ilmuwan di negeri ini serta fakta banyaknya universitas yang menawarkan program studi ilmu komunikasi—melebihi negara manapun di dunia saat ini.

Meskipun secara kuantitas ilmu komunikasi memang banyak dipelajari di berbagai universitas di Amerika, sayangnya ranah keilmuan ini dianggap mengalami krisis secara kualitas. Robert McChesney, analis media dan juga professor ilmu komunikasi di University of Illinois at Urbana-Champaign, dalam bukunya Communication Revolution (2007), menjelaskan bahwa ada sejumlah faktor yang menjadikan ilmu komunikasi mengalami krisis, bahkan di Amerika, negara yang disebut sebagai ‘pusat’ ilmu komunikasi. Dalam tulisan ini saya akan membahas persoalan krisis ilmu komunikasi dengan merujuk apa yang dipaparkan oleh McChesney.

Faktor pertama yang menyebabkan ranah ilmu komunikasi mengalami krisis adalah adanya kontradiksi antara popularitas ilmu ini di berbagai kampus seantero Amerika dengan jumlah ilmuwan maupun riset yang dapat dinikmati semua orang. Ilmu komunikasi semakin populer akan tetapi output yang dihasilkan untuk masyarakat tidak berbanding lurus dengan popularitas tersebut. Riset komunikasi dianggap semakin eksklusif dan hanya mampu dikonsumsi oleh para akademisi komunikasi semata. Mengingat praktek komunikasi pada hakikatnya menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat secara luas, ilmu komunikasi, para ilmuwan beserta hasil riset mereka sepatutnya juga dapat dinikmati dan juga dianggap penting bagi masyarakat umum.

Wolfgang Donsbach, mantan presiden International Communication Association (ICA)—salah satu organisasi akademisi ilmu komunikasi terbesar di dunia—mengatakan bahwa dahulu kita dihadapkan pada fenomena terlalu banyak peristiwa yang terjadi dengan terlalu sedikit riset yang dilakukan untuk menjelaskan berbagai fenomena tersebut. Sayangnya, menurut Donsbach, yang terjadi saat ini adalah terlalu banyak riset yang dilakukan akan tetapi tidak banyak yang dianggap penting oleh dan bagi masyarakat luas. Kedepannya, semakin banyak dan rumitnya persoalan komunikasi hendaknya diiringi dengan kuantitas riset yang diiringi dengan kualitas serta nilai signifikansi yang bukan hanya penting secara teoritis akan tetapi juga penting bagi masyarakat.

Faktor kedua adalah soal minimnya public intellectual yang dimiliki oleh ranah ilmu komunikasi. Idealnya, seorang ilmuwan komunikasi memiliki hubungan yang dekat dengan masyarakat. Harapannya adalah bukan hanya ilmuwan tersebut mampu berbagi pengetahuan dengan masyarakat umum dengan bahasa yang mudah dipahami oleh khalayak yang luas, akan tetapi juga menjadikan ilmuwan tersebut sebagai rujukan bagi masyarakat umum ketika mereka membutuhkan figur keilmuan yang dianggap mampu menjelaskan berbagai fenomena komunikasi yang terjadi saat ini. Jangan sampai para pakar ilmu komunikasi hanya duduk di ‘menara gading’ dan justru menjaga jarak dengan masyarakat. Jika ini yang terjadi, para pakar tersebut dapat dianggap tengah mengalami krisis komunikasi. Ilmu yang dimiliki tidak dapat dikomunikasikan dengan baik dengan publik.

Faktor ketiga terkait dengan minimnya keterlibatan para akademisi ilmu komunikasi dengan dunia praktisi. Memang benar bahwa banyak akademisi atau dosen komunikasi yang memiliki latar belakang yang memadai di dunia praktisi, misalkan saja para akademisi yang juga adalah (mantan) wartawan, humas, pekerja periklanan, ataupun bekerja di bidang strategic communication. Sayangnya, hal ini tidaklah cukup. McChesney menganggap pentingnya keberadaan akademisi ilmu komunikasi yang ikut serta dalam praktek komunikasi terutama di dalam dua bidang yang penting: kebijakan komunikasi dan aktivis media.

Praktek komunikasi di dalam masyarakat terkait erat dengan bagaimana kebijakan komunikasi itu diterapkan, misalkan saja dalam hal kebijakan media (media policy). Selama ini masyarakat sering mengeluh betapa buruknya kualitas tayangan televisi tanpa mampu untuk mengubah kebjakan media soal kualitas tayangan tersebut. Pertanyaannya, ada berapa banyak akademisi komunikasi yang turut serta dan memiliki kontribusi yang signifikan dalam proses pembuatan peraturan atau undang-undang media? Bahkan di Amerika sendiri, proses kebijakan yang terkait dengan media dan telekomunikasi masih banyak dikuasai oleh para pemilik media ataupun para politisi. Celakanya, menyerahkan proses pembuatan kebijakan media hanya kepada dua pihak ini dapat dianggap mengancam proses demokratisasi karena ada indikasi mereka hanya akan mengedepankan kepentingan bisnis dan ideologi politik semata. Akademisi dan masyarakat tidak terlalu banyak terlibat dalam proses perumusan kebijakan terkait undang-undang media dan telekomunikasi yang ada. Padahal, harapan agar kebijakan media berpihak kepada publik berada di pundak akademisi maupun publik itu sendiri.

Untungnya, belakangan mulai muncul gerakan masyarakat sipil yang mendukung advokasi soal media. Para aktivis media ini melakukan pengawasan terhadap praktek media, mulai dari soal kepemilikan media, isi tayangan, regulasi frekuensi, hingga menggagas literasi media bagi masyarakat. Salah satu gerakan yang cukup populer di Amerika misalkan saja aktivitas yang dilakukan oleh Benton Foundation ataupun gerakan Free Culture yang digagas oleh Lawrence Lessig. Harapannya adalah semakin banyak akademisi ilmu komunikasi yang selain berkutat dengan pengajaran dan riset, mereka juga ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai advokasi media maupun praktek komunikasi lainnya.

Faktor lainnya, ilmu komunikasi masih dianggap sebagai ranah keilmuan “kelas dua” dikarenakan bahwa selain ilmu ini muncul lebih lambat dibandingkan disiplin ilmu lain semacam sosiologi, antropologi, politik, atau ekonomi, ilmu komunikasi juga dilihat tidak memiliki “bentuk” yang baku. Hal ini terutama terlihat pada keragaman pendekatan yang dilakukan oleh para akademisi, baik soal paradigma, metodologi, hingga teori yang digunakan dalam mengkaji fenomena komunikasi. McChesney menyarankan agar keragaman pendekatan dalam ilmu komunikasi harusnya dipandang sebagai kekuatan dan bukannya kelemahan, sehingga ilmu ini idealnya dilihat melalui kacamata interdisipliner. Untuk itu, ilmu komunikasi dapat makin berkembang jika para akademisi komunikasi juga setidaknya memahami dinamika keilmuan lainnya, mulai dari ekonomi politik hingga psikologi dan sastra-budaya.

Melihat dinamika ilmu komunikasi di Amerika beserta ancaman krisis kualitas disiplin ilmu ini menjadikan saya berintrospeksi tentang fenomena perkembangan disiplin ini di Indonesia. Sedikit banyak, apa yang terjadi di Amerika juga tercermin pada praktek komunikasi di Indonesia, terutama di pendidikan tinggi. Misalkan saja, tentang bagaimana pesatnya pertumbuhan jumlah perguruan tinggi yang menawarkan program studi ilmu komunikasi akan tetapi tidak dibarengi dengan meningkatnya kualitas riset komunikasi di Indonesia. Sejauh ini, program studi ilmu komunikasi di Indonesia lebih banyak berkutat pada urusan mendidik mahasiswa menjadi tenaga kerja yang handal untuk memenuhi pos-pos yang tersedia di industri komunikasi. Padahal, tujuan adanya disiplin ilmu komunikasi di perguruan tinggi seharusnya tidak direduksi pada hal-hal yang pragmatis semacam ini.

Persoalan yang sama juga dihadapi para akademisi di Indonesia terkait dengan minimnya keterlibatan akademisi komunikasi di bidang advokasi media. Kalaupun ada sejumlah pihak yang aktif serta dalam gerakan edukasi masyarakat ataupun pengawasan terhadap praktek media dan telekomunikasi, adanya gerakan yang bersifat berkelanjutan harus terus diusahakan. Kehadiran para akademisi komunikasi dalam proses perumusan peraturan yang terkait dengan media ataupun komunikasi secara luas juga patut terus didukung.

Terakhir, kualitas para akademisi ilmu komunikasi juga harus terus ditingkatkan. Sudah bukan rahasia umum bahwa banyak para pengajar maupun mahasiswa melihat bahwa komunikasi merupakan ilmu yang mudah dipelajari dan dianggap lebih mudah dibandingkan ilmu hukum, ekonomi, ataupun ilmu eksakta semacam fisika atau teknik industri. Padangan miring semacam ini selain harus diluruskan juga menuntut pemahaman yang lebih luas bagi para akademisi ilmu komunikasi tentang disiplin ilmu yang lainnya. Sewajarnya, akademisi komunikasi juga memiliki pengetahuan tentang lintas disiplin ilmu lainnya. Contohnya, untuk memahami praktek industri media, adalah penting bagi seorang akademisi untuk paham tentang politik ekonomi. Untuk mempelajari efek media, sudah barang tentu seorang peneliti komunikasi paham tentang sosiologi ataupun psikologi khalayak.

Intinya, ketika seorang akademisi mengklaim bahwa dirinya adalah seorang ‘ahli’ di bidang komunikasi, bukan berarti saat itu dia boleh berhenti untuk belajar tentang segala sesuatu yang bersifat baru ataupun berbeda. Proses kelanjutan ilmu komunikasi sebagai sebuah disiplin ilmu akan sangat tergantung kepada sejauh mana para akademisi yang berkutat di ranah keilmuan ini terus memperbaiki diri dan menambah wawasannya. Jika proses perbaikan diri ini tidak terjadi, maka apa yang disebut oleh McChesney sebagai krisis komunikasi memang sedang terjadi saat ini, terutama dalam konteks di perguruan tinggi.

 

Referensi:

McChesney, R. (2007). Communication revolution: Critical junctures and the future of media. New York: The New Press.

 

 

2 thoughts on “Krisis Ilmu Komunikasi di Pendidikan Tinggi

  1. Mengambil peran untuk pengambilan kebijakan bukanlah perihal yang mudah, kan? Bagaimana bargaining power akademisi komunikasi dalam proses advokasi media atau bahkan perumusan kebijakan? Menaik sekali jika ditambahkan juga sedikit wacana tentang ekonomi politik media..

    • Tentu saja. Dalam wacana komunikasi di Indonesia saja, tidak banyak akademisi yang bisa terjun pula di dunia pengambil kebijakan. Mungkin dulu ada nama-nama seperti Victor Menayang dan Dedy N Hidayat. Ade Armando juga bisa dimasukkan ke dalam kategori ini. Ketiga nama tersebut saya pikir juga dapat dikatakan sangat paham soal tradisi politik ekonomi media, yang mana meski tidak populer tapi dianggap sangat fundamental dalam ilmu komunikasi. Soal politik ekonomi media akan saya bahas diartikel lainnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s